Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah penataan izin usaha pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan dan tidak dijalankan sesuai peruntukannya.
Bahlil mengatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah izin tambang yang telah lengkap secara administrasi namun tidak pernah dioperasikan oleh pemegang izin.
“Saya melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya,” ujar Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Menurut Bahlil, evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang disampaikan sekitar satu hingga dua bulan lalu agar dilakukan penertiban terhadap izin tambang bermasalah.
Bahll menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh izin pertambangan memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, hasil evaluasi izin tambang tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya reformasi sektor pertambangan nasional.
“​Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu,” terangnya.
Penataan IUP di kawasan hutan merupakan fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, yang tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.
