Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkomitmen untuk melakukan penataan pertambangan, agar negara mampu meraup pendapatan lebih besar dari sektor tersebut.
Komitmen itu disampaikannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026) kemarin.
“Kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujar Bahlil dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).
Terkait dengan pertambangan, Bahlil menyampaikan bahwa akan dilakukan penataan perizinan pertambangan agar pembagian porsi untuk negara dapat lebih optimal. Penataan tersebut akan berlaku bagi izin pertambangan eksisting, maupun izin yang baru.
“Khususnya pertambangan-pertambangan, baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita,” ungkapnya.
“Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta,” terang Bahlil.
Porsi Negara Lebih Besar
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan, dengan penataan pertambangan ini, pendapatan negara dibidik lebih besar daripada sebelumnya.
“Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar,” sebut Bahlil.
Selain itu, untuk mengoptimalkan sumber energi domestik dan mengurangi impor energi, Pemerintah tengah mengkaji substitusi pemanfaatan Liquefied Petroleum Gas (LPG), menjadi Compressed Natural Gas (CNG).
CNG Lebih Murah dari LPG
Bahlil menyebutkan bahwa harga CNG nantinya akan lebih murah sekitar 30 persen daripada LPG. Pasalnya, sumber energi dan industri CNG berasal dari dalam negeri, sehingga dari biaya transportasi dapat lebih murah daripada LPG yang didapat dari impor.
“Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import. Cost transportasinya aja sudah bisa meng-cover. Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya. Jadi itu jauh lebih efisien,” tuturnya.
Pemanfaatan CNG untuk masyarakat diproyeksikan dapat menghemat devisa negara hingga Rp130 triliun dan akan mengurangi jumlah subsidi energi. Sementara untuk penggunaan tabung CNG di masyarakat, saat ini sedang dilakukan uji coba karena tekanan CNG yang besar, mencapai 250 bar. Sehingga diperlukan modifikasi dari tabung LPG 3 kilogram yang saat ini digunakan masyarakat.
“Hasilnya akan keluar pada 2-3 bulan mendatang,” pungkas Bahlil.
