PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) disiapkan menjadi instrumen pemerintah untuk menertibkan pencatatan ekspor komoditas untuk mengamankan devisa negara hingga memperkuat nilai tukar rupiah.
Pemerintah menilai lemahnya sistem pencatatan transaksi ekspor selama 34 tahun terakhir menjadi sumber kebocoran besar dalam perdagangan komoditas nasional. Berdasarkan kajian internal kabinet, potensi kekayaan negara yang hilang sepanjang 1991-2024 mencapai Rp15.400 triliun atau setara 64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini sebesar Rp24.000 triliun.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia, Fithra Faisal mengatakan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik under-invoicing telah berlangsung sejak satu setengah tahun terakhir. Pemerintah kini menyiapkan langkah konsolidatif agar DSI dapat beroperasi secara profesional sebagai badan konsolidasi ekspor.
“Dengan adanya pencatatan yang lebih tertib, dengan mencatat saja, kita bisa mendapatkan potensi baseline tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8%,” kata Fithra dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/5/2026).
Dia menjelaskan pemerintah telah melakukan proses konsolidasi selama enam bulan terakhir untuk menyiapkan tata kelola perdagangan komoditas yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui mekanisme konsolidasi satu pintu, pemerintah ingin memastikan seluruh rantai perdagangan komoditas dapat ditelusuri sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri.
Menurutnya, mekanisme badan konsolidasi ekspor telah menjadi dilakukan oleh beberapa negara seperti misalnya Qatar, Saudi, bahkan di Malaysia atau India.
Fithra menuturkan penertiban pencatatan ekspor melalui DSI diproyeksikan mampu mengalihkan 10% hingga 20% potensi dana under-invoicing ke dalam negeri. Langkah tersebut diperkirakan dapat menambah cadangan devisa hingga US$44 miliar sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah ke kisaran Rp16.900 per dolar AS.
Sementara itu, Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai model konsolidasi ekspor komoditas bukan hal baru di tingkat global, salah satu contohnya adalah badan ekspor khusus kakao yang dibentuk Ghana.
Menurutnya, efektivitas lembaga seperti DSI akan sangat bergantung pada integritas pengelola serta penerapan audit dan tata kelola yang konsisten.
“Tinggal masalahnya adalah bagaimana mekanisme kerja yang betul-betul baik, sehingga kemudian manfaat yang diperoleh oleh negara, dan juga oleh stakeholders yang lain, betul-betul bisa optimal,” katanya.
Dia menambahkan penerapan keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk meminimalisasi manipulasi dokumen ekspor di lapangan.
Sementara itu, Chairman Arghajata Consulting Rezki Sri Wibowo menilai integrasi tata niaga ekspor melalui satu pintu berpotensi memperkuat ekonomi rakyat apabila diikuti regulasi turunan yang jelas dan memberikan kepastian hukum terhadap kontrak bisnis yang sudah berjalan.
Dia juga meminta pemerintah melibatkan publik dalam sistem pengawasan lembaga guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam.
“Artinya bagaimana menginkorporasi rakyat itu dalam proses pengawasan,” katanya. Editor : Rio Sandy Pradana
