PT Freeport Indonesia (PTFI) pada April 2026 telah menyetorkan bagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025 kepada pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp4,8 triliun sebagai tambahan dari yang sudah disetorkan sepanjang tahun 2025, sehingga total setoran kepada negara mencapai Rp75 triliun.
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, nilai setoran tersebut sangat signifikan bagi penerimaan negara. Ia menjelaskan setoran perusahaan tambang tersebut masuk melalui dua jalur, tergantung jenisnya.
Pertama, melalui penerimaan pajak, dan kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang termasuk royalti dan komponen lainnya.
Khusus untuk setoran dividen yang disalurkan melalui BUMN, dana tersebut kini bermuara ke Danantara. Sementara sebagian lainnya tetap masuk langsung ke kas negara.
Dengan demikian, total kontribusi Freeport akan mengalir ke beberapa pos sekaligus, yang sebagian ke PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) yang kemudian terhubung ke Danantara, dan sebagian lagi langsung tercatat sebagai penerimaan pajak dan PNBP.
“(Nilai) 75 triliun itu besar. Termasuk paling besar lah di antara (BUMN) yang lain. Karena kan nilai daripada ekspornya kan juga besar sekali dari hasil tabang mereka,” ujar Tauhid dihubungi detikcom, Rabu (13/5/2026).
Selain itu, potensi penerimaan negara dari sektor tambang pada 2026 diprediksi bisa lebih besar lagi, seiring kenaikan harga komoditas global. Komoditas seperti nikel, batu bara, bauksit, hingga emas diperkirakan akan mendongkrak kontribusi tersebut.
Sebagai contoh, ekspor emas dari Freeport. Meski tarif royalti tidak berubah, kenaikan harga pasar otomatis akan meningkatkan nilai setoran ke negara. Oleh karena itu, angka penerimaan ke depan berpotensi jauh melampaui Rp 75 triliun.
Kemudian, kondisi global saat ini turut mendorong tren tersebut. Di tengah krisis energi dan ketidakpastian pasar minyak, komoditas tambang justru semakin diminati.
Secara umum, ketidakstabilan global yang tengah terjadi justru berpotensi mengerek harga komoditas tambang lebih tinggi.
“Nah di tengah situasi ini. Krisis energinya, krisis minyak. Hasil tambang jadi primadona. Jadi kenapa misalnya ketika harga minyak naik. Orang akan mencari alternatif ke batu bara,” ungkapnya.
“Ketika dolar, katakanlah di tengah situasi krisis ini, harga emas ada yang sebagian besar ikut naik,” imbuhnya.
Sebelumnya Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas menyampaikan setoran Rp 75 triliun tersebut termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp 16,9 triliun. Sebagian lainnya diberikan ke pemerintah daerah sebesar Rp 13,48 triliun yang terdiri dari Rp 10,6 triliun dibayarkan tahun 2025 dan Rp 2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025.
“Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesarbesarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing,” ujar Tony dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).
Secara rinci, pembagian Rp 4,8 triliun bagian keuntungan bersih perusahaan antara lain yakni pemerintah pusat menerima Rp 1,92 triliun atau 4%. Kemudian Provinsi Papua Tengah Rp 720,5 miliar atau 1,5% miliar, dan Kabupaten Mimika mendapat Rp 1,2 triliun atau 2,5%.
Kemudian, Freeport juga memberikan keuntungan kepada tujuh kabupaten lain di Papua Tengah yakni Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya. Setiap kabupaten menerima Rp 137,2 miliar, sehingga total yang diberikan mencapai Rp 960,4 miliar atau 2%. (akd/ega)
