Fahmy Radhi: Jika Negara Ingin 70% dari Tambang, Ubah Aturan Izin Pertambangan Jadi Skema Bagi Hasil

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil pertambangan dinikmati negara merupakan kebijakan yang memiliki tujuan baik.

Namun, implementasinya membutuhkan pembenahan tata kelola pertambangan, baik pada kegiatan pertambangan legal maupun ilegal.

Menurut Fahmy, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kendati demikian, pemerintah perlu menyiapkan perubahan regulasi dan mekanisme pengelolaan agar peningkatan penerimaan negara tidak menimbulkan persoalan hukum.

“Saya kira tujuannya cukup bagus dan konsisten dengan prinsip bahwa negara harus menguasai kekayaan alam,” ujar Fahmy saat dihubungi nikel.co.id, Rabu (18/11/2026).

Dia membagi pembenahan tata kelola pertambangan menjadi dua aspek. Pertama, penertiban dan pengambilalihan tambang ilegal untuk selanjutnya dikelola negara melalui Danantara atau badan usaha milik negara (BUMN). Kedua, perubahan tata kelola pertambangan legal melalui penerapan sistem bagi hasil agar porsi manfaat ekonomi yang diterima negara lebih besar.

Fahmy menjelaskan, perbedaan mendasar tata kelola pertambangan dan minyak dan gas bumi (migas) terletak pada mekanisme pembagian hasil. Dalam sektor migas, terdapat skema kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC), sedangkan pertambangan selama ini lebih banyak menggunakan mekanisme perizinan usaha pertambangan.

“Misalnya, kalau di sektor migas, tata kelolanya menggunakan sistem bagi hasil. Dalam konsep cost recovery, negara mendapatkan 85% dari keuntungan, sementara investor mendapatkan 15%,” jelasnya.

Sebaliknya, dalam sektor pertambangan, pihak swasta atau investor diberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk melakukan kegiatan penambangan. Sementara itu, negara memperoleh penerimaan melalui royalti dan pajak.

“Dengan rezim kontrak seperti itu, pihak yang paling diuntungkan adalah pengusaha tambang,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Fahmy, apabila pemerintah ingin menerapkan pembagian hasil 70% untuk negara dan 30% untuk pengusaha, perubahan tata kelola dan regulasi harus dilakukan terlebih dahulu.

“Jadi, kalau Prabowo menginginkan 70% hasil pertambangan untuk negara, tata kelolanya harus diubah lebih dahulu, dari sistem IUPK menjadi sistem bagi hasil seperti di migas atau skema lainnya. Sebab, kalau tidak diperbaiki, kebijakan tersebut bisa dianggap melanggar hukum,” tegasnya.

Penertiban Tambang Ilegal

Terkait pemberantasan pertambangan ilegal, Fahmy menilai pemerintah perlu memperkuat langkah penertiban karena aktivitas tersebut masih banyak berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut dia, penertiban tidak cukup hanya menyasar pengusaha atau investor yang menjalankan kegiatan pertambangan ilegal, tetapi juga harus mencakup pihak-pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.

Dia menilai praktik pertambangan ilegal kerap melibatkan aparat sebagai backing, sehingga penegakan hukum membutuhkan keberanian dan dukungan aparat negara.

“Namun, kalau ini merupakan perintah Presiden, para backing tadi juga harus ditindak. Dengan demikian, tambang ilegal dapat diambil alih oleh negara dan kemudian dipergunakan untuk kemakmuran rakyat,” ungkapnya.

Fahmy juga menyoroti kemungkinan keterlibatan oknum birokrasi serta jenderal atau pensiunan jenderal dalam praktik pertambangan ilegal. Menurut dia, salah satu modus yang terjadi adalah pengusaha yang awalnya memiliki tambang legal, kemudian melakukan ekspansi dengan memanfaatkan kegiatan pertambangan ilegal.

“Modusnya, awalnya mereka mempunyai tambang legal. Kemudian, dalam ekspansi tambang, mereka juga menggunakan tambang-tambang ilegal. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ada dukungan dari birokrasi sebagai pengawas atau juga ada backing yang cukup kuat,” paparnya.

Dia menambahkan, tambang ilegal harus ditertibkan dan diambil alih oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, tambang legal perlu mendapatkan kepastian tata kelola melalui perubahan regulasi.

Perubahan Regulasi dan Kepastian Hukum

Lebih lanjut, Fahmy menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan penertiban tambang ilegal sebelum melakukan perubahan sistem pembagian hasil pada pertambangan yang memiliki izin.

Menurut dia, potensi sumber daya dan penerimaan negara dari tambang ilegal sangat besar. Karena itu, pemerintah perlu mengambil alih pengelolaannya setelah dilakukan penertiban sesuai ketentuan hukum.

“Jadi, tambang ilegal yang dianggap melanggar hukum harus ditertibkan, kemudian diambil alih dan dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Setelah itu, pemerintah dapat memperbaiki tata kelola pertambangan legal melalui perubahan sistem kontrak atau mekanisme bagi hasil. Dia menilai skema yang telah diterapkan di sektor migas dapat menjadi salah satu referensi.

Fahmy mencontohkan pembagian hasil 85% untuk negara dan 15% untuk investor, atau alternatif skema 60:40. Dengan demikian, pemerintah memiliki pilihan untuk merancang mekanisme pembagian manfaat ekonomi yang sesuai dengan karakteristik industri pertambangan.

Dia menegaskan, perubahan tersebut harus memiliki landasan undang-undang agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun mengganggu kepastian investasi. Menurut dia, penerapan pembagian hasil 70:30 tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa terlebih dahulu mengubah regulasi yang menjadi dasar pengusahaan pertambangan. Melalui pembenahan tersebut, Fahmy menilai pemerintah dapat menjalankan komitmen peningkatan manfaat ekonomi sumber daya mineral bagi negara sekaligus memberikan kepastian hukum kepada investor. (Lili Handayani)

Sumber:

– 19/11/2026

Temukan Informasi Terkini

Negara Bidik 70% Hasil Tambang, Pengusaha Minta Seluruh Kontribusi Dihitung

baca selengkapnya

Merdeka Gold (EMAS) Private Placement Terbitkan 1,47 Miliar Saham

baca selengkapnya

Harga Saham Bukit Asam (PTBA) Naik 33,62% Sejak Awal Tahun, Intip Prospeknya ke Depan

baca selengkapnya

Bersama, Kita Majukan Industri Pertambangan!

Jadilah anggota IMA dan nikmati berbagai manfaat, mulai dari seminar, diskusi strategis, hingga kolaborasi industri.

Scroll to Top