Pengembangan industri baterai nasional dinilai perlu menyesuaikan arah perkembangan teknologi global agar hilirisasi mineral yang dijalankan Indonesia mampu memberikan nilai tambah lebih besar.
Pasalnya, mayoritas kendaraan listrik yang beredar di Indonesia saat ini justru menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP), bukan baterai berbasis nikel yang selama ini menjadi fokus hilirisasi.
Research Coordinator PYC Massita Ayu Cindy Putriastuti dan Analyst Climateworks Centre Dinda Ayu Maharani mengungkapkan bahwa dominasi baterai LFP membuat manfaat hilirisasi nikel terhadap industri baterai domestik masih relatif terbatas.
Selain itu, kapasitas produksi baterai Indonesia juga masih jauh di bawah kapasitas produksi global. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang perlu dibenahi agar industri manufaktur baterai nasional mampu bersaing di pasar internasional.
Ketua Umum PYC Filda C. Yusgiantoro mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki posisi strategis dalam rantai pasok baterai dunia karena menguasai lebih dari 40% cadangan nikel global.
Namun, menurutnya, keunggulan sumber daya tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan rantai pasok yang berkelanjutan, mulai dari kegiatan pertambangan hingga proses manufaktur baterai.
“Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok baterai global melalui cadangan nikel yang mencapai lebih dari 40% cadangan dunia. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pengembangan industri baterai berbasis nikel,” ujar Filda dalam forum PYC Talks Vol. 3: Diseminasi Studi Analisis Pengolahan dan Manufaktur Baterai di Indonesia, Selasa (21/7).
Dalam kesempatan yang sama, Juanda Volo Sinaga, Subkoordinator Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara menegaskan pemerintah tetap melanjutkan agenda hilirisasi mineral sebagai fondasi pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Ia menyebut berbagai kebijakan dan insentif terus disiapkan untuk memperkuat industri baterai sekaligus memanfaatkan keunggulan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia.
Kajian tersebut juga menyoroti pentingnya koherensi kebijakan, dinamika pasar global, serta aspek keberlanjutan dalam pengembangan industri baterai nasional.
Sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kadin Indonesia Institute (KII), hingga Indonesia Battery Corporation (IBC), turut memberikan masukan terkait strategi memperkuat implementasi manufaktur baterai di Indonesia.
PYC menilai hasil studi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pelaku industri untuk membangun ekosistem baterai yang lebih terintegrasi, berdaya saing, dan mampu mengikuti perkembangan.
