Pemerintah terus mendorong upaya penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10% hingga 12%. Pengamat pun menyoroti soal kejelasan regulasi.
Pemerintah mengklaim negosiasi penambahan kepemilikan saham di PTFI lewat holding BUMN tambang MIND ID menemui perkembangan positif. Bahkan, bisa saja dilakukan secara free of charge alias gratis.
Saat ini, 51,23% saham PTFI telah dikuasai oleh MIND ID dan sisanya 48,77% digenggam oleh Freeport-McMoRan Inc (FCX). Akuisisi tambahan saham 12% akan mempertebal kepemilikan saham Indonesia di salah satu tambang tembaga dan emas terbesar dunia menjadi 63,23%.
Pengamat BUMN sekaligus Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Danang Widoyoko berpendapat proses akuisisi saham itu masih belum jelas. Terlebih, pemerintah belum bisa memastikan berapa persen penambahan saham yang dimaksud.
“Ketidakjelasan regulasi berdampak pada kesimpangsiuran soal divestasi, dibeli di harga berapa, atau gratis dengan ongkos biaya eksplorasi ditanggung bersama. Ini dampak dari ketidakjelasan regulasi,” ucap Danang kepada Bisnis, Kamis (18/9/2025).
Dia menilai upaya nasionalisasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa kejelasan regulasi dapat menyulitkan investasi asing. Danang juga berpendapat nasionalisme sumber daya belum tentu memberikan keuntungan kepada negara. Dia mencontohkan, perusahaan eks Belanda yang diambil alih melalui nasionalisasi pada masa Soekarno. Banyak di antaranya yang kemudian bangkrut.
Menurutnya, tanpa diambil alih, atau kepemilikan negara ditambah, perusahaan sebenarnya tetap memberikan kontribusi.
“Misalnya saja, perusahaan tetap 100% milik Amerika. Toh, perusahaan tetap bayar pajak, bea ekspor dan berbagai pungutan. Negara tinggal mengatur besar kecilnya pungutan,” ucap Danang.
Dia pun mengingatkan pemerintah melalui BUMN lebih baik menggunakan modal untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang yang lain. Sebab, pemerintah saat ini sudah menguasai 51% saham PTFI sekaligus menjadi pengendali.
“Pemerintah saat ini sudah menguasai 51% saham Freeport, sudah menjadi pengendali. Jika ada dana, BUMN lebih baik menggunakan modal untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang yang lain,” tutur Danang.
Sementara itu, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai penambahan kepemilikan saham di PTFI akan membawa sejumlah keuntungan signifikan bagi negara.
Hal ini terutama peningkatan dari total royalti, pajak, dan dividen, yang bisa menghasilkan tambahan ratusan juta dolar AS per tahun.
“Keuntungan ini bisa digunakan untuk melakukan investasi lebih lanjut termasuk pembayaran biaya akuisisi pada biaya investasi yang telah dikeluarkan PTFI dalam waktu singkat,” ucap Ishak.
Kendati demikian, harus ada kepastian pengendalian atas operasional dan keuangan yang dapat menjadi modal untuk memperkuat hilirisasi, termasuk peningkatan kapasitas smelter Gresik yang dapat menciptakan ribuan lapangan kerja.
Selain itu, kata Ishak, peningkatan investasi tersebut harus meningkatkan perbaikan kualitas lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan. Ini termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia masyarakat di lokasi tambang.
“Meskipun demikian perlu diantisipasi proses peralihan tersebut tidak mengganggu proses produksi sehingga menurunkan ekspor dan pendapatan negara,” kata Ishak. Editor : Denis Riantiza Meilanova
