Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional Apindo Bob Azam mengatakan pihaknya masih mempelajari ketentuan dalam UU tersebut. Meski demikian, dia mengingatkan agar ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak justru menambah hambatan bagi penciptaan lapangan kerja.
“Tapi prisipnya jangan sampai maksudnya melindungi justru membuat pembukaan lapangan kerja tambah sulit,” kata Bob kepada Bisnis pada Senin (9/11/2026).
Menurut Bob, ketentuan mengenai pesangon juga perlu diperhatikan agar tidak meningkatkan ketidakpastian bagi investor.
“Seperti pesangon jangan sampai investor mundur melihat ketentuan yang membuat bertambahnya ketidakpastian,” ujarnya.
Adapun, UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak memperoleh uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak dengan faktor pengali yang disesuaikan dengan alasan PHK.
Besaran dasar pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja, mulai dari satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun hingga sembilan bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih.
Sementara itu, UPMK diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun, mulai dari dua bulan upah hingga paling banyak 10 bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 24 tahun atau lebih.
“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pemberi Kerja wajib membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dengan faktor pengali sesuai dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja,” tulis Pasal 232 ayat (1).
Selain pesangon dan UPMK, pekerja juga berhak atas uang penggantian hak yang mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang bagi pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Besaran pesangon dan UPMK dihitung berdasarkan upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk pekerja dengan sistem upah harian, upah sebulan dihitung 30 kali upah sehari. Sementara itu, bagi pekerja dengan sistem satuan hasil, upah dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir.
Jika hasil perhitungan tersebut lebih rendah dari upah minimum, dasar perhitungan pesangon menggunakan upah minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 232 ayat (4) dan Pasal 234.
Besaran hak pekerja akibat PHK kemudian dapat berbeda sesuai dengan alasan PHK. Misalnya, pekerja yang terkena PHK karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut mendapat pesangon satu kali, UPMK satu kali, dan uang penggantian hak.
Untuk perusahaan yang tutup permanen berdasarkan keputusan pemilik, pesangon diberikan satu kali, UPMK 1,5 kali, dan uang penggantian hak. Sementara itu, PHK karena perusahaan pailit atau berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan pesangon satu kali, UPMK satu kali, dan uang penggantian hak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 237, Pasal 238, dan Pasal 240.
Untuk alasan tertentu, pekerja dapat memperoleh faktor pengali yang lebih besar. Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja setelah lebih dari 12 bulan berhak atas pesangon dua kali, UPMK dua kali, dan uang penggantian hak satu kali.
Pekerja yang memasuki usia pensiun memperoleh pesangon dua kali, UPMK satu kali, dan uang penggantian hak satu kali. Sementara itu, jika pekerja meninggal dunia, ahli waris memperoleh perhitungan sebesar dua kali pesangon, satu kali UPMK, dan uang penggantian hak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 246, Pasal 247, dan Pasal 249.
Selain mengatur hak pekerja akibat PHK, UU tersebut juga mengatur mengenai dana cadangan pesangon. Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK, dengan tujuan menjamin pemenuhan hak pekerja yang terkena PHK selain karena memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dikecualikan bagi pengusaha usaha mikro dan kecil.
“Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja,” tulis Pasal 253 ayat (1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dana cadangan pesangon tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Editor : Fitri Sartina Dewi
