Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengingatkan pemerintah bahwa pengembangan logam tanah jarang (LTJ) membutuhkan anggaran besar, terutama untuk mendefinisikan sumber daya dan cadangan mineral tersebut.
Pemerintah belakangan mendorong hilirisasi LTJ sebagai bahan baku industri teknologi tinggi, energi, elektronik, hingga pertahanan.
Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya LTJ yang menjadi incaran sejumlah negara industri utama, seperti China dan Amerika Serikat (AS).
Namun, potensi LTJ di Indonesia sejauh ini masih berada pada tahap sumber daya hipotesis dan belum masuk kategori sumber daya dan cadangan. Karena itu, diperlukan eksplorasi dengan anggaran besar dan rencana kerja yang terarah untuk mendefinisikan potensi tersebut.
Menurut Rizal, eksplorasi dapat dilakukan pemerintah dengan melibatkan lembaga atau badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjalankan kegiatan eksplorasi secara masif.
“Namun diperlukan dana yang cukup besar yang harus dialokasikan untuk pekerjaan tersebut. Atau bisa juga dengan melibatkan pihak swasta [investor] yang kompeten dan memiliki pengalaman atau track record di bidang tersebut,” ujar Rizal kepada Bisnis, Selasa (11/8/2026).
Rizal menuturkan investor yang dilibatkan dapat berasal dari dalam negeri melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri melalui penanaman modal asing (PMA). Menurutnya, LTJ belum dapat diolah menjadi produk komersial sebelum ditemukan sumber daya yang layak diekstraksi secara ekonomis.
Dia mengungkapkan bahwa di Asia Tenggara baru Malaysia dan Myanmar yang memiliki fasilitas pengolahan LTJ. Sementara di Indonesia, PT Timah Tbk. telah mengolah LTJ yang terkandung dalam mineral monasit untuk memisahkan thorium yang akan digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Rizal mengatakan regulasi merupakan kewenangan pemerintah untuk mengatur tata kelola mineral LTJ. Namun, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan percepatan eksplorasi untuk menemukan dan mendefinisikan sumber daya LTJ.
“Artinya memang butuh dana besar untuk ini. Pemerintah AS saja mengalokasikan dana besar untuk pengembangan LTJ dan SDM [sumber daya mineral] ini hampir US$ 10 miliar,” ucap Rizal.
Karena itu, menurutnya, Indonesia juga perlu menyiapkan anggaran untuk eksplorasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui perguruan tinggi, serta pengembangan atau akuisisi teknologi yang dibutuhkan untuk pengolahan LTJ.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Industri Mineral (BIM) tengah menggodok aturan agar pengolahan dan pengembangan industri LTJ dilakukan di dalam negeri.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan Ditjen Minerba berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di subsektor mineral dan batu bara, termasuk pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan.
Dia menyebut Kementerian ESDM saat ini sedang merancang kebijakan agar pengolahan komoditas mineral dan batu bara, termasuk LTJ, dapat dilakukan di dalam negeri.
“BIM tentunya juga berperan penting dalam pengembangan LTJ, termasuk dalam proses eksplorasi dan operasi produksinya, serta pengembangan industrinya di dalam negeri,” ucap Anggia kepada Bisnis.
Anggia mengatakan perumusan kebijakan tersebut masih dalam tahap koordinasi dan pembahasan antar kementerian dan lembaga terkait, termasuk BIM, Kementerian ESDM, dan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai BUMN yang ditugaskan mengelola mineral LTJ. Editor : Iim Fathimah Timorria
