Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah shortfall penerimaan kepabeanan dan cukai disebabkan oleh kebijakan penerapan pungutan terhadap bea keluar batu bara yang tak kunjung dirilis.
Hal ini diungkapkan Purbaya dalam paparan APBN KiTA kemarin, Selasa (21/7/2026). Purbaya memproyeksikan realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir tahun 2026 akan di bawah target atau terjadi shortfall.
Adapun perkiraan realisasi penerimaan dari bea dan cukai pada 2026 mencapai Rp 320,6 triliun atau 95,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp 336 triliun. Artinya terjadi shortfall Rp 15,4 triliun.
“Nah, itu kan tahun lalu juga sudah nggak ada kan bea keluar batu bara jadi bukan dari situ,” paparnya.
Purbaya menjelaskan, potensi shorfall setoran kepabeanan dan cukai mempertimbangkan fluktuasi harga komoditas, yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang belum kondusif.
Pemerintah merencanakan kebijakan Bea Keluar (BK) untuk ekspor batu bara. Kebijakan ini bertujuan menambah pemasukan negara dan mendukung hilirisasi industri. Tarif yang diusulkan bersifat berjenjang, yakni antara 5% hingga 11%, mengikuti harga batu bara di pasar.
Namun, wacana kebijakan pengenaan bea keluar untuk ekspor komoditas batu bara tersebut tidak juga dirilis. Hingga semester pertama usai, belum ada pengesahan bea keluar batu bara. Padahal wacana ini sudah mengemuka sejak tahun lalu. (haa/haa)
