PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) meminta pemerintah mengkaji rencana penyusunan skema baru bagi hasil tambang ala minyak dan gas (migas) secara komprehensif sebelum menerapkannya.
Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno menuturkan, wacana adopsi skema bagi hasil seperti cost recovery maupun gross split pada sektor migas perlu dikaji lebih dalam karena karakteristik industri pertambangan berbeda dengan migas.
Dia menjelaskan, sektor migas memiliki risiko eksplorasi yang sangat tinggi dengan kebutuhan investasi awal yang besar. Sementara itu, pertambangan batu bara memiliki risiko penemuan cadangan yang relatif lebih terukur, tetapi menghadapi tantangan besar pada aspek logistik, pengelolaan lingkungan, dan volatilitas harga komoditas.
PTBA berpandangan, skema apa pun yang nantinya diterapkan pemerintah tetap harus menjaga margin usaha yang sehat agar perusahaan tambang dapat melanjutkan pengembangan proyek strategis dan hilirisasi.
“Skema apa pun yang dipilih harus tetap mempertimbangkan margin yang sehat agar perusahaan dapat terus mengembangkan proyek-proyek strategis dan hilirisasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” kata Eko saat dihubungi Bisnis, dikutip Kamis (7/5/2026).
Adapun, PTBA menilai kebijakan baru tersebut perlu diikuti regulasi turunan yang komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan terbuka yang bergantung pada kepercayaan investor dan keberlanjutan operasional jangka panjang.
Eko mengatakan, perseroan pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam bagi negara.
“Namun, kepastian hukum merupakan variabel krusial bagi perusahaan terbuka seperti PTBA untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan keberlanjutan operasional jangka panjang,” ujarnya.
Lebih lanjut, PTBA menilai daya saing investasi sektor pertambangan nasional sangat ditentukan oleh keseimbangan antara besaran penerimaan negara dan tingkat pengembalian investasi bagi pelaku usaha.
Perseroan mengingatkan agar total beban fiskal sektor tambang, mulai dari royalti, pajak penghasilan hingga skema bagi hasil baru, tetap berada dalam batas yang kompetitif dibandingkan negara pesaing lainnya.
PTBA juga mendorong agar pemerintah menyiapkan insentif bagi perusahaan yang menjalankan program hilirisasi, termasuk pembangunan PLTU mulut tambang dan proyek gasifikasi batu bara.
“Kami meyakini pemerintah akan merumuskan formula yang seimbang sehingga optimalisasi penerimaan negara dapat tercapai dan minat investor semakin tinggi untuk melakukan pengembangan di sektor pertambangan Indonesia,” ujar Eko. Editor : Denis Riantiza Meilanova
