Rencana pemerintah untuk merancang skema baru bagi hasil sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang mengadopsi model sektor minyak dan gas bumi (migas) dinilai bakal menghadapi tantangan pelik.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang industri minerba memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan sektor migas.
Ketua Komite Pertambangan Bidang ESDM Apindo, Hendra Sinadia menjelaskan, sejatinya Indonesia saat ini telah menerapkan hybrid model di sektor minerba melalui kombinasi royalti, pajak, hingga profit based sharing berupa bagian pemerintah dari keuntungan bersih.
Menurutnya, jika skema bagi hasil penuh (full profit sharing) seperti cost recovery atau gross split diterapkan, tantangan utamanya adalah diversifikasi komoditas.
“Jika skema full profit sharing diterapkan, tantangannya sangat banyak mengingat variasi komoditas yang sangat beragam dibandingkan migas yang relatif homogen. Setiap komoditas mineral dan batubara memiliki struktur biaya yang berbeda, siklus harga yang berbeda, kadar yang berbeda, dan proses pengolahan yang berbeda,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (6/5/2026).
Tak hanya masalah teknis komoditas, hambatan besar juga datang dari sisi legalitas dan administrasi. Hendra menyoroti adanya fragmentasi perizinan yang sangat beragam di Indonesia, mulai dari IUP, IUPK, IUPK Kelanjutan Operasi Produksi, PKP2B lama, hingga pemegang WIUP yang berbeda-beda.
Dia bilang, kondisi ini membuat sistem Production Sharing Contract (PSC) ala migas akan sangat rumit untuk diimplementasikan secara merata.
Hendra menegaskan, satu formula bagi hasil akan sulit berlaku secara universal bagi seluruh komoditas tambang dan semua jenis izin usaha yang ada.
Menurutnya, perbedaan antara karakter cadangan mineral dengan cadangan migas menjadi alasan mengapa sistem fiskal di banyak negara tidak menyamaratakan kedua sektor tersebut.
“Skema bagi hasil migas secara teori dapat diterapkan di industri minerba, tetapi tantangannya jauh lebih kompleks dibanding sektor migas. Akibatnya, industri minerba di banyak negara cenderung memakai sistem fiskal campuran dibanding model PSC penuh seperti migas,” pungkasnya.
