PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memastikan suplai batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tanah Air tetap berjalan.
Pernyataan itu dilontarkan seiring isu menipisnya pasokan emas hitam untuk PLTU milik independent power producer (IPP) maupun PT PLN (Persero). Krisis pasokan batu bara untuk pembangkit listrik itu seiring rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 yang belum disetujui pemerintah. Terlebih, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.
PH Corporate Secretary PTBA Eko Prayitno mengatakan, Perseroan berkomitmen penuh untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam negeri di atas kepentingan ekspor. Hal ini sebagai bagian dari BUMN yang mengemban mandat untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Khusus kuota produksi tahun ini, PTBA tidak mendapat potongan. Sebab, perseroan merupakan perusahaan pelat merah. Sebagai gantinya, perusahaan harus menyalurkan untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebanyak 30%.
“Terkait dinamika RKAB dan pemangkasan produksi di industri saat ini, PTBA tentunya patuh pada regulasi pemerintah, termasuk dalam memenuhi kewajiban DMO sebesar 30% guna memastikan pasokan ke PLTU tetap terjaga,” tutur Eko kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).
Selain itu, pihaknya juga terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah dan PLN untuk memitigasi risiko kekurangan stok. Di samping itu, pasokan batu bara untuk PLTU swasta alias IPP juga tetap disalurkan sesuai kontrak.
“Pasokan untuk PLTU swasta tetap dijalankan sesuai kesepakatan kontrak dan penugasan demi menjamin stabilitas kelistrikan nasional di tengah situasi pasar yang dinamis,” kata Eko.
Krisis pasokan batu bara untuk PLTU sebelumnya diungkapkan oleh Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Joseph Pangalila. Dia mengatakan, kekurangan batu bara untuk PLTU mengancam keandalan listrik nasional.
Joseph menuturkan, peran IPP atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional cukup besar. Menurutnya, hampir 50% kelistrikan di Tanah Air dikontribusikan dari IPP.
Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power itu menyebut, krisis pasokan batu bara sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2025. Namun, saat ini makin parah lantaran RKAB 2026 untuk batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.
“Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis karena kebanyakan pembangkit itu ketersediaan batu baranya itu sudah di bawah 10 hari. Hanya sedikit sekali yang di atas 10 hari. Bahkan, saya lihat di Jawa-Bali yang batu baranya ada 25 hari itu hanya dua pembangkit,” ucap Joseph di Jakarta, Selasa (24/2/2026). Editor : Denis Riantiza Meilanova
