Rencana pemerintah menerapkan bea ekspor produk pertambangan sebagai optimalisasi penerimaan negara dari kenaikan harga komoditas berisiko membebani serta meningkatkan profil risiko kredit di sektor pertambangan tanah air.
Berdasarkan Laporan Fitch Ratings, Senin (20/4/2026), perubahan kebijakan ini akan berdampak, meski tidak merata, terhadap semua segmen rantai nilai pertambangan. Seperti penambang batu bara, kontraktor tambang, hingga pengolahan nikel di hilir.
Sementara di sektor batu bara, kebijakan ini berpotensi menekan kinerja keuangan pelaku di sisi hulu. “Rencana penerapan bea ekspor akan menggerus margin, sementara pengetatan kuota produksi membatasi volume dan arus kas,” sebut Fitch Ratings dalam catatannya.
Dengan begitu, kontraktor tambang juga ikut terdampak secara tidak langsung. Fitch menilai aktivitas operasional seperti pengupasan lapisan tanah berpotensi menurun, tergantung pada skema kontrak dan strategi produksi masing-masing penambang.
Ketidakpastian kebijakan ini mulai tercermin dalam data volume ekspor batu bara yang menurun 7% secara tahunan pada dua bulan pertama di tahun ini. Hal ini terjadi lantaran sejumlah produsen menahan produksi dan menghentikan penjualan spot akibat molornya persetujuan kuota.
Memang, wacana pengenaan bea ekspor batu bara semakin relevan di tengah harga batu bara termal yang bertahan di kisaran US$60 per ton, di atas harga rata-rata tahun lalu.
Namun, arah kebijakan jangka panjang terkait ini masih belum terang, meski pemerintah beberapa waktu lalu memberi sinyal pelonggaran seiring adanya kenaikan harga komoditas.
Berbeda dengan batu bara, perubahan kebijakan di sektor nikel justru memberi dampak lebih besar di sisi hilir. Pemangkasan kuota tambang memang menekan volume produksi, tapi kenaikan harga nikel yang sudah melonjak sekitar 20% sejak akhir tahun lalu, berpotensi jadi penopang bagi penambang.
“Kenaikan harga bijih nikel juga akan menguntungkan produsen bahan mentah,” kata Fitch Ratings.
Akan tetapi, kondisi ini justru menjadi tekanan bagi smelter dan industri pengolahan. Pasalnya kelebihan pasokan masih terjadi di komoditas nikel, seperti yang diestimasikan oleh Wood Mackenzie.
Kenaikan harga bahan baku meningkatkan biaya input, sementara pasar global yang masih kelebihan pasokan membatasi kemampuan pelaku hilir untuk meneriskan kenaikan biaya tersebut ke harga jual.
Akibatnya, margin tertekan dan tingkat utilisasi berisiko menurun.
Revisi harga acuan melalui beleid terbaru pemerintah lewat Keputusan Menteri No 144/2026 yang mervisi harga acuan mineral untuk biji nikel memang ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan penerimaan negara, namun konsekuensinya tidak ringan bagi sektor pengolahan.
“Saat ini kami menilai risiko negara untuk sektor pertambangan pada level ‘medium’ dalam rating navigator Fitch, yang setara dengan peringkat ‘bb’,” kata Fitch.
Selanjutnya, perubahan kebijakan yang berlanjut dan ketidakpastian dapat mendorong Fitch untuk kembali menurunkan penilaian tersebut, yang berpotensi meningkatkan tekanan negatif terhadap profil kredit perusahaan pertambangan di Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan negara sebesar Rp25 triliun dari pengenaan bea keluar batu bara. Langkah ini diambil sebagai salah satu solusi di tengah meningkatnya deifsit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Di tengah konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran saat ini, defisit APBN berpeluang membengkak, seiring naiknya harga komoditas termasuk minyak dan batu bara.
Berdasarkan harga acuan batu baru periode kedua Maret 2026 dengan asumsi kapasitas produksi mencapai 800 juta ton, penerapan bea ekspor ini berpotensi menambah pundi-pundi penerimaan negara sebesar Rp62,9 triliun.
Potensi penerimaan ini cukup menggiurkan sebagai solusi untuk menambal defisit, lantaran setara dengan 9,1% dari defisit APBN 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun, atau setara sengan 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB). (dsp/aji)
