Lonjakan harga sulfur telah memukul berbagai industri. Apalagi, Indonesia masih ketergantungan terhadap impor sulfur dari Timur Tengah yang hingga saat ini masih bergejolak.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Erwin Aksa menjelaskan bahwa sulfur merupakan bahan baku strategis bagi sejumlah industri, karena menjadi input utama untuk produksi asam sulfat. Produk ini kemudian dipakai luas di industri pupuk, kimia dasar, pengolahan mineral dan logam termasuk rantai hilirisasi nikel, serta beberapa aplikasi pengolahan air dan manufaktur kimia lainnya.
Permintaan nasional asam sulfat mencapai sekitar 19 juta ton per tahun, dengan kontribusi terbesar dari sektor pupuk dan hilirisasi mineral, khususnya nikel.
“Dari sisi pasokan, tantangannya memang cukup besar karena Indonesia masih memiliki ketergantungan impor yang tinggi,” kata Erwin saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (22/4/2026).
Erwin menjelaskan situasi saat ini menekan pelaku industri dari dua sisi sekaligus. Pertama, dari sisi operasional, ada risiko keterlambatan pasokan dan gangguan kontinuitas produksi, terutama bagi industri yang tidak punya fleksibilitas bahan baku atau buffer stock yang memadai.
Kedua, dari sisi biaya, kenaikan harga sulfur akan mengerek biaya produksi asam sulfat dan produk turunannya. Hal ini akan menekan daya saing, terutama pada industri dengan struktur margin tipis atau kontrak penjualan yang tidak mudah disesuaikan dalam jangka pendek.
Erwin mengungkapkan, sektor yang paling sensitif adalah pupuk dan kimia dasar. Tetapi hilirisasi mineral, khususnya untuk High Pressure Acid Leaching (HPAL) nikel yang menggunakan sulfuric acid secara intensif juga sangat rentan.
“Persoalan sulfur saat ini harus dibaca sebagai bagian dari agenda yang lebih besar, yaitu resiliensi rantai pasok industri nasional. Pemerintah dan pelaku usaha perlu mempercepat pengamanan bahan baku strategis melalui penguatan logistik, kemudahan impor bahan baku esensial, pengembangan storage, serta insentif bagi investasi domestik di sektor antara seperti sulfuric acid dan bahan kimia dasar,” jelas Erwin.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengamini lonjakan harga sulfur telah menekan industri hilir nikel, khususnya HPAL. Akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah, harga sulfur telah menembus US$ 960 bahkan sampai US$ 1.300 per ton, melonjak signifikan dibandingkan setahun lalu yang masih di sekitar US$ 275 per ton.
Akibatnya, saat ini harga bahan baku sulfur telah menjadi komponen biaya terbesar dalam proses HPAL dengan porsi sekitar 55% dari struktur biaya keseluruhan untuk operasi. “Industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor kini mulai menghadapi risiko nyata berupa keterbatasan pasokan dan lonjakan harga yang tidak terkendali,” kata Arif.
Dia mengungkapkan bahwa sekitar 75%-80% pasokan sulfur untuk keperluan industri di Indonesia, termasuk industri nikel, berasal dari Timur Tengah. Dus, rantai pasok dan logistik sulfur akan sangat dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik di wilayah tersebut.
Diversifikasi Pasokan
Dalam situasi ini, sejumlah pelaku industri mulai mengusahakan sumber-sumber lain yang berasal dari negara-negara di luar Timur Tengah. Pasokan dari negara-negara di Asia, Amerika dan Eropa diharapkan bisa menjadi alternatif.
Tetapi, Arif menekankan bahwa hal itu tidak mudah, karena jaraknya bisa lebih jauh dengan jumlah yang tidak sebanyak dari negara-negara Timur Tengah yang merupakan produsen minyak bumi dan gas alam. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha juga mengusahakan impor dalam bentuk asam sulfat dari negara-negara lain.
Hanya saja, hal itu pun tidak mudah lantaran membutuhkan metode transportasi dan penanganan logistik yang harus hati-hati dan cukup rumit, serta diperlukan perizinan impor untuk mendatangkan produk asam sulfat ke dalam negeri.
“Diperlukan kebijakan pemerintah dalam hal untuk mempermudah pemberian izin import asam sulfat pada saat kondisi darurat seperti ini,” tegas Arif.
Erwin sepakat, strategi mitigasi yang paling realistis adalah diversifikasi sumber pasokan agar tidak terlalu bergantung pada satu kawasan. Secara bersamaan, perlu upaya memperkuat kontrak jangka menengah-panjang untuk menjaga kepastian volume dan menekan volatilitas harga.
Dia juga menyoroti perlunya menambah buffer stock untuk bahan baku kritikal, serta mengoptimalkan kapasitas domestik pada fasilitas pengolahan sulfur dan asam sulfat yang sudah ada. “Intinya, lonjakan harga sulfur dan ketidakpastian pasokan saat ini adalah sinyal bahwa industri Indonesia perlu segera memperkuat strategi pengamanan bahan baku,” kata Erwin.
Lonjakan harga sulfur juga berdampak terhadap industri manufaktur padat karya, salah satunya industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengungkapkan saat ini yang paling banyak menggunakan sulfur adalah industri pencelupan dan perwarnaan kain, yang biasa dipakai untuk industri penyempurnaan dan pewarna.
Harga sulfur yang naik signifikan menambah tekanan pada industri TPT, yang juga sedang menghadapi lonjakan harga bahan penunjang lainnya.
“Kenaikan chemical ini terjadi di semua senyawa, bukan hanya di sulfur saja termasuk bahan baku polyester seperti paraxylene, asama tereftalat, dan mono etilen glikol yang naiknya 30%-40%,” tandas Farhan.
